Pembangunan Dalam Bidang Kesehatan
KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
“Pembangunan Dalam Bidang Kesehatan”
Disusun
Oleh:
Ichtiarin
Darojati
F1C014009
JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIKFAKULTAS ILMU
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
2015
BAB
I
PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Komunikasi
adalah prasyarat kehidupan manusia. Kehidupan manusia akan tampak hampa atau
tiada kehidupan sama sekali apabila tidak ada komunikasi. Karena tanpa
komunikasi, interaksi antarmanusia, baik secara perorangan, kelompok, ataupun
organisasi tidak mungkin dapat terjadi. Dua orang dikatakan melakukan interkasi
apabila masing-masing melakukan aksi dan reaksi. Aksi dan reaksi yang dilakukan
manusia ini, baik secara perorangan, kelompok, ataupun organisasi, dalam ilmu
komunikasi disebut sebagai tindakan komunikasi.
Pembangunan
adalah proses sosial yang direkayasa, yang kata intinya adalah perubahan
sosial, dan rekayasa sosial modal pembangunan terjadi secara besar-besaran, di
negara dunia ke-3. Ada banyak konsep pembangunan. Misalnya menyamakan
pembangunan dengan modernisasi. Dengan demikian, pembangunan adalah beralihnya
masyarakat tradisional menjadi masyarakat moderen.
Saat ini pembangunan dalam segala aspek kehidupan sedang giat-gianya
dilakukan. Pemerintah sudah memberikan bantuan dana untuk menunjang
keberhasilan dari pembangunan tersebut. Dalam pembangunan, peran serta
masyarakat sangatlah penting. Tanpa adanya peran dari masyarakat, maka tujuan
dari pembangunan tersebut sulit dicapai.
Pembangunan kesehatan
merupakan bagian dari pembangunan nasional. Program pembangunan dalam bidang
kesehatan sudah berhasil, namun masih ada hambatan yang mempengaruhi
pembangunan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan adanya reformasi di bidang
kesehatan untuk mengatasi ketimpangan hasil pembangunan kesehatan antar daerah.
Pembangunan kesehatan
menurut Sistem Kesehatan Nasional adalah masyarakat, bangsa dan negara yang
ditandai oleh penduduknya yang hidup dalam lingkungan sehat, berperilaku bersih
sehat (PHBS), mempunyai kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang
bermutu secari adil dan merata dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia.
Luasnya wilayah
Republik Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke yang memiliki
perbedaan budaya, letak geografis merupakan salah satu hambatan dalam
pembangunan. Seringkali suatu program bisa diterapkan didaerah A, namun tidak
bisa diterapkan didaerah B. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan
tersebut harus dilakukan dengan strategi. Stategi yang digunakan untuk wilayah
A dan B tentu berbeda.
b. Rumusan Masalah
Rumusan
masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah
1. Apa
saja yang menjadi penentu pembangunan bidang kesehatan?
2. Bagaimana
pembangunan dalam bidang kesehatah?
c. Tujuan Makalah
Tujuan
dibuatnya makalah ini adalah:
1. Mengetahui
apa yang menjadi penentu dari pembangunan kesehatan.
2. Megetahui
sejauh mana pembangunan dalam bidang kesehatan
II
PEMBAHASAN
Pembangunan
Dalam Kesehatan
Dalam mewujudkan suatu
kondisi lingkungan yang sehat diperlukan beberapa faktor. Faktor ini sangat
sangat mempengaruhi proses dari pembangunan kesehatan itu. Dalam buku Indonesia
Sehat 2010, ada 5 faktor yang mewujudkan lingkungan sehat:
1.
Lingkungan yang bebas dari polusi.
2.
Tersedianya air bersih
3.
Sanitasi lingkungan yang memadai
4.
Pemukiman yang sehat
5.
Perencanaan kawasan yang berwawasan
kesehatan serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang saling tolong menolong.
Misi pembangunan dibuat
untuk mewujudkan suatu pembangunan yang merata. Misi pembangunan kesehatan
telah ditetapkan dalam buku Indonesia Sehat 2010. Dalam buku ini telah
ditetapkan misi pembangunan kesehatan (DepKes RI, 1999):
1.
Menggerakkan pembangunan nasional
berwawasan kesehatan.
Untuk
dapat terwujudnya Indonesia Sehat 2010, para penanggung jawab program
pembangunan harus memasukkan pertimbangan-pertimbangan kesehatan dalam semua
kebijakan pembangunannya. Oleh karena itu seluruh elemen dari Sistem Kesehatan
Nasional harus berperan sebagai penggerak utama pembangunan nasional berwawasan
kesehatan.
2.
Mendorong kemandirian masyarakat untuk
hidup sehat.
Perilaku
sehat dan kemampuan masyarakat untuk memilih dan mendapatkan pelayanan
kesehatan yang bermutu sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan
3.
Memelihara dan meningkatkan pelayanan
kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau.
Salah
satu tanggung jawab sektor kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan
kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan
pelayanan kesehatan tidak hanya berada ditangan pemerintah, melainkan
mengikutsertakan masyarakat dan potensi swasta
4.
Memlihara dan meningkatkan kesehatan
individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya.
Untuk
terselenggaranya tugas penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus diutamakan
adalah bersifat promotif dan preventif yang didukung oleh upaya kuratif dan
rehabilitatif.
Masalah lain yang
diperhatikan dalam pembangunan kesehatan adalah masalah kemiskinan. Bila kita
memperhatikan data terakhir dari BPS, berarti
masih terdapat sekitar 76.800.000 penduduk miskin di Indonesia. Seperti
diketahui kualitas pertumbuhan pembangunan suatu bangsa dapat dilihat juga dari
Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). Menurut UNDP nilai IKM Indonesia dewasa ini
adalah 17,9 yang menduduki peringkat ke-33 dari 99 negara yang dinilai.
Dengan demikian masalah
pembangunan di Indonesia masih sangat kompleks. IPM Indonesia masih rendah dan
IKM Indonesia juga masih tinggi. Derajat kesehatan masyarakat sangat
mempengaruhi IPM maupun IKM. Meskipun pembangunan kesehatan yang telah kita
laksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, telah berhasil meningkatkan
status kesehatan masyarakat dengan cukup bermakna, namun kita masih menghadapi
berbagai masalah dalam pembangunan kesehatan.
Masalah pokok yang dihadapi dewasa ini dan ke depan adalah :
1.
Status kesehatan masyarakat masih
rendah, terutama pada masyarakat lapisan bawah atau masyarakat miskin. Dari
data yang ada dapat dikemukakan bahwa kematian bayi pada kelompok masyarakat
termiskin adalah sekitar 3,5 kali lipat lebih tinggi dari kematian bayi pada
kelompok masyarakat terkaya. Belum lagi disparitas status kesehatan antar
wilayah, yaitu antar antar perdesaan dan perkotaan, antar daerah maju dengan
daerah tertinggal/terpencil.
2.
Angka kesakitan dan kematian karena
penyakit infeksi atau menular masih tinggi. Di lain pihak angka kesakitan
penyakit degeneratif mulai meningkat. Di samping itu kita juga menghadapi
berbagai masalah kesehatan akibat bencana. Oleh karenanya kita menghadapi beban
ganda atau double burden, bahkan “multiple burden” dalam pembangunan kesehatan.
3.
Perilaku masyarakat belum sepenuhnya
mendukung upaya pembangunan kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS).
Strategi pembangunan
nasional harus berdasarkan pada kebijakan nasional, mencakup garis besar
kegiatan dimana semua sektor yang terlibat untuk mewujudkan kebijaksanaan
tersebut. Beberapa hal penting yang harus diterapkan adalah (DepKes RS, 1999):
1.
Pembangunan kesehatan berwawasan
kesehatan
Setiap
program pembangunan nasional yang diselenggarakan di Indonesia harus memberikan
konstribusi positif terhadap kesehatan, yaitu terbentuknya lingkungan sehat dan
pembentukan perilaku sehat.
2.
Profesionalisme
Untuk
terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu dilaksanakan melalui
penerapan kemajuan ilmu dan teknologi, serta didukung oleh penerapan
nilai-nilai moral dan etika.
3.
Desentralisasi
Penyelenggaraan
pelbagai upaya kesehatan harus berangkat dari masalah dan potensi spesifik
masing-masing daerah. Disamping itu masalah kesehatan banyak yang bersifat
spesifik daerah. Desentralisasi yang pada inti pokoknya adalah pendelegasian
wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur sistem
pemerintah dan rumah tangga sendiri dipandang lebih sesuai untuk pengolahan
pembangunan.
Upaya
Pembangunan Kesehatan yang harus dilakukan untuk menunjang keberhasilan
pembangunan dalam bidang kesehatan:
1.
Meningkatkan mutu sumber daya manusia
dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang
memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan pencegahan, penyembuhan,
pemulihan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai lanjut usia.
2.
Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga
dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara
berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan
obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
3.
Mengembangkan sistem jaminan sosial
tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk
mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, yang
pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan pekerja.
4.
Membangun ketahanan sosial yang mampu
memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaann terhadap penyandang masalah
kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan
turunnya kualitas generasi muda.
5.
Membangun apresiasi terhadap penduduk
lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat martabatnya serta memanfaatkan
pengalamannya.
6.
Meningkatkan kepedulian terhadap
penyandang cacat, fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta kelompok rentan
sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7.
Meningkatkan kualitas penduduk melalui
pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, peningkatan kualitas program
keluarga berencana.
8.
Memberantas secara sistematis
perdagangan dan penyalahgunaan narkotik dan obat-obatan terlarang dengan
memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada produsen, pengedar dan pemakai.
Peran serta masyarakat dalam
bidang kesehatan adalah keadaan dimana individu, keluarga maupun masyarakat
umum ikut seta bertanggung jawab terhadap kesehatan diri, keluarga, ataupun
kesehatan masyarakat lingkungannya. Peran serta masyarakat dalam bidang
kesehatan dapat dibedakan menjadi:
1.
Peran Serta Masyarakat sebagai suatu
Kebijakan
Penganut
paham ini berpendapat bahwa peran serta masyarakat merupakan suatu
kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Paham ini dilandasi oleh
suatu pemahaman bahwa masyarakat yang potensial dikorbankan atau terkorbankan
oleh suatu proyek pembangunan memiliki hak untuk dikonsultasikan (right to be consulted).
2.
Peran Serta Masyarakat sebagai Strategi
Penganut
paham ini mendalilkan bahwa peran serta masyarakat merupakan strategi untuk
mendapatkan dukungan masyarakt (public
support). Pendapat ini didasarkan kepada suatu paham bahwa bila masyarakat
merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat
kepada pada tiap tingkatan pengambilan keputusan didokumentasikan dengan baik,
maka keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas.
3.
Peran Serta Masyarakat sebagai Alat
Komunikasi
Peran
serta masyarakat didayagunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa
informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi oleh suatu
pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga
pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai
guna mewujudkan keputusan yang responsif.
4.
Peran Serta Masyarakat sebagai Alat
Penyelesaian Sengketa
Dalam
konteks ini peran serta masyarakat didayagunakan sebagai suatu cara untuk
mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari
pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar
pikiran dan pandangan dapat menigkatkan pengertian dan toleransi serta
mengurangi rasa ketidakpercayaan (misstrust)
dan kerancuan (biasess).
5.
Peran Sera Masyarakat sebagai Terapi
Menurut
persepsi ini, peran serta masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk
"mengobati" masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya
perasaan ketidak berdayaan (sense of
powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan
komponen penting dalam masyarakat.
Tujuan dengan adanya
pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan
hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang
optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang
ditandai penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat,
memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara
adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh
wilayah Republik Indonesia. Adapun tujuan utama dari pembangunan kesehatan
yaitu :
1. Peningkatan
kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam bidang
kesehatan.Perbaikan mutu lingkungan hidup yang dapat menjamin kesehatan.
2. Peningkatan
status gizi masyarakat.
3. Pengurangan
kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas).
4. Pengembangan
keluarga sehat sejahtera
Sasaran
Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Untuk mencapai tujuan
pembangunan kesehatan dan melandaskan pada memperhatikan kebijakan umum
dikelompokan sebagai sasaran kebijakan pembangunan antara lain:
1.
Peningkatan kerjasama lintas sektor
2.
Peningkatan perilaku, pemberdayaan
masyarakat dan kemitraan swasta
3.
Peningkatan kesehatan lingkungan
4.
Peningkatan upaya kesehatan
5.
Peningkatan sumber daya kesehatan
6.
Peningkatan kebijakan dan manajemen
pembangunan kesehatan
7.
Peningkatan ilmu pengetahuan dan
teknologi kesehatan
8.
Peningkatan lingkungan sosial budaya
BAB
II
PENUTUP
a.
Kesimpulan
Pembangunan kesehatan
merupakan bagian dari pembangunan nasional. Misi pembangunan dibuat untuk
mewujudkan suatu pembangunan yang merata. Meskipun pembangunan kesehatan yang
telah kita laksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, telah berhasil
meningkatkan status kesehatan masyarakat dengan cukup bermakna, namun kita
masih menghadapi berbagai masalah dalam pembangunan kesehatan. Sebagai contoh
adalah status kesehatan masyarakat masih rendah, angka kesakitan dan kematian
karena penyakit infeksi atau menular masih tinggi, perilaku masyarakat belum
sepenuhnya mendukung upaya pembangunan kesehatan dan perilaku hidup bersih dan
sehat (PHBS).
Tujuan dengan adanya
pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan
hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang
optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang
ditandai penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat,
memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara
adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh
wilayah Republik Indonesia
b.
Saran
Pembangunan kesehatan
sangatlah penting untuk pemerataan daerah. Untuk menunjang program dari
pembangunan kesehatan, harus diimbangi dengan fasilitas yang mendukung. Tanpa
adanya fasilitas, program dari pembangunan kesehatan tidak akan mendapatkan
hasil yang maksimal. Selain itu, pelayanan yang harus diberikan juga maksimal.
Percuma ada fasilitas tetapi pelayanan yang diberikan buruk.
DAFTAR
PUSTAKA
Mubarak,Wahid Iqbal. 2012, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Salemba
Medika, Jakarta.
Nasution, Zulkarimen, 1998, Komunikasi Pembangunan, Pengenalan Teori dan
Penerapannya,
Rajawali Pers, Jakarta.
Notoatmodjo, Soekidjo. 2007, Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni, Rineka
Cipta, Jakarta.
Publikasi
KemKes. 1999, Indonesia Sehat 2010: Visi
Baru, Misi, Kebijakan dan Strategi
Pembangunan Kesehatan, Departemen
Kesehatan, Jakarta.
Komentar
Posting Komentar